Sabtu, 01 Mei 2010

ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA


ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA

Ripka SeriIdahnaita Ginting1, Sya’ad Afifuddin2,
Jhon Tafbu Ritonga3, Rujiman4

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pemerintah. Untuk tujuan analisis tersebut digunakan metode kausalitas Granger untuk meneliti pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 1970-2004. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pemerintah, dalam analisis empiris digunakan regresi Ordinary Least Squares. Hasil uji akar-akar unit memperlihatkan bahwa data penerimaan dan pengeluaran pemerintah stasioner pada derajat pertama (first difference). Uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hasil uji kausalitas Granger menyatakan bahwa terjadi kausalitas satu arah dari pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pemerintah (peningkatan pengeluaran pemerintah mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah). Selain itu penelitian ini menemukan bahwa pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah sedangkan utang dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhdap penerimaan pemerintah.

Kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pemerintah, Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan.



PENDAHULUAN

Penelitian terhadap pola atau arah hubungan kausalitas antara tingkat penerimaan dan pengeluaran pemerintah mendapatkan perhatian yang besar pada dekade sekarang ini. Pemahaman terhadap hubungan kausalitas tersebut, selain dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel juga dapat memberikan sumbangan untuk memahami dengan lebih baik terhadap konsekuensi adanya defisit yang besar dan implikasi kebijakan yang diambil terhadap hubungan tersebut.
Menurut DeLoughy (1999), penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat saling mempengaruhi dengan cara sebagai berikut: pertama, perubahan penerimaan pemerintah menyebabkan perubahan pengeluaran pemerintah. Kedua, perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan perubahan penerimaan pemerintah. Ketiga, perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat saling mempengaruhi melalui pengaruh timbal balik (feed back).
Secara umum, pajak mempunyai peran utama sebagai salah satu penerimaan pemerintah. Fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dinamakan fungsi budgeter atau fungsi fiskal. Selain itu, pemungutan pajak juga dapat digunakan untuk fungsi mengatur. Fungsi ini menjelaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan instrumen pajak sebagai alat untuk mengatur terutama pada bidang sosial dan ekonomi. Penerimaan perpajakan sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro dan faktor internal seperti kebijakan di bidang perpajakan.
Bagi negara sedang berkembang, campur tangan pemerintah relatif besar maka peranan pemerintah dalam perekonomian juga relatif besar. Pengeluaran pemerintah selain dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan juga merupakan salah satu komponen dari permintaan aggregat yang kenaikannya akan mendorong Produk domestik Bruto (PDB) sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh.
Sejak awal orde baru pemerintah telah melakukan tahapan pembangunan dengan ditopang oleh pinjaman luar negeri yang berbentuk bantuan program, meskipun pada masa itu penerimaan pemerintah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya hasil minyak (oil boom) dari sektor migas. Namun sejak berakhirnya boom minyak, anggaran pemerintah dalam APBN mengalami defisit akibat berkurangnya sumber pendapatan. Pinjaman luar negeri di samping sebagai pelengkap dana dalam negeri untuk menunjang peningkatan laju pembangunan, juga diperlukan untuk menambah penyediaan devisa guna membiayai impor yang berkaitan dengan program dan proyek-Krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997 menyebabkan keadaan perekonomian semakin terpuruk, dimana nilai rupiah yang semakin merosot dan mengakibatkan harga-harga di dalam negeri menjadi tidak stabil, terhambatnya kegiatan produksi, ekspor, investasi dan jumlah pengangguran meningkat. Selain itu di sektor perbankan juga mengalami kredit macet karena kurangnya pengawasan terhadap kinerja dan kesehatan perbankan.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan obligasi yang bertujuan untuk merekapitalisasi beberapa bank sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan. Obligasi yang diterbitkan pemerintah dengan tingkat suku bunga dan waktu jatuh tempo tertentu akan mempengaruhi jumlah utang dalam negeri pemerintah. Tingginya tingkat suku bunga pinjaman dalam negeri dalam bentuk obligasi akan berpengaruh terhadap anggaran pemerintah dimana kenaikan suku bunga akan menyebabkan penerimaan pemerintah berkurang karena bertambahnya pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Identifikasi hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai kebijakan yang berbeda dapat membantu dalam mengontrol pertumbuhan anggaran pemerintah. Jika kausalitas berasal dari tingkat penerimaan pemerintah, maka pengenaan pajak untuk mengurangi tingkat defisit akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang cenderung meningkat. Sebaliknya jika kausalitas berasal dari tingkat pengeluaran pemerintah menuju tingkat penerimaan maka membatasi pengeluaran pemerintah akan membatasi defisit anggaran pemerintah.

PERUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia.
2. Apakah terdapat hubungan jangka panjang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap penerimaan pemerintah.
4. Bagaimana pengaruh utang luar negeri dan utang dalam negeri terhadap penerimaan pemerintah.

TUJUAN PENELITIAN
1. Menganalisis pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia
2. Menganalisis hubungan jangka panjang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah
3. Menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap penerimaan pemerintah
4. Menganalisis bagaimana pengaruh utang luar negeri dan utang dalam negeri terhadap penerimaan pemerintah

MANFAAT PENELITIAN
1. Memberikan masukan yang berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Indonesia dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan anggaran pemerintah
2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat meneliti mengenai kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran pemerintah)
3. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya tentang kebijakan fiskal.

PENELITIAN SEBELUMNYA
Hondroyiannis dan Papapetrou (1999), penelitiannya menemukan kausalitas satu arah dari pengeluaran terhadap penerimaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pada tingkat yang tinggi di Yunani selama perpanjangan periode waktu, utamanya pada anggaran pengeluaran dan tidak pada dinamika dari penerimaan pemerintah.
Tingginya tingkat penggunaan kebijakan fiskal yang ekspansioner untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dan berbagai peristiwa politik adalah faktor-faktor khusus yang menandai tumbuhnya sektor publik di Yunani.
Mithani dan Khoon (1999), Penelitiannya menemukan kausalitas satu arah dari pengeluaran terhadap penerimaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor publik di Malaysia lebih dipengaruhi oleh anggaran pengeluaran pemerintah. Hal ini disebabkan berbagai faktor di antaranya tingkat bunga yang relatif rendah, meningkatnya pendapatan sektor pemerintahan dan swasta sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan ekonomi terdahulu, akses terhadap kredit yang lebih luas, dan kebijakan fiskal yang ekspansioner.
Devarajan, et.al. (1996), meneliti tentang komposisi pengeluaran publik dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Squares diperoleh kesimpulan bahwa di 43 negara berkembang selama 20 tahun (1970-1990) menunjukkan peningkatan pengeluaran rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran pembangunan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Makhlani (2006), penelitiannya menemukan kausalitas timbal balik pada lag 1. Pinjaman luar negeri)mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi mendorong PLN. Dalam periode ini, pemerintah menderegulasi investasi swasta asing dan swasta dalam negeri dan mengizinkan sektor swasta melakukan investasi di bidang infrastruktur seperti tenaga listrik, telekomunikasi, pelabuhan dan jalan.
Santoso, (2004) meneliti tentang manajemen utang luar negeri dan dalam negeri pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa biaya pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkan biaya pinjaman dalam negeri. Namun, pinjaman luar negeri menimbulkan biaya oportunitas yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Hal ini disebabkan adanya biaya kondisional (conditionalities) yang ditimbulkan oleh pinjaman luar negeri. Biaya kondisional ini menyebabkan biaya oportunitas yang lebih besar dibanding dengan pinjaman dalam negeri. Salah satu bentuk biaya kondisional yang harus ditanggung oleh Indonesia karena menerima pinjaman dari IMF adalah butir-butir kesepakatan yang dituangkan dalam (LoI) Letter of Intent.

KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH
Tindakan pemerintah untuk memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak dan memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah. Instrumen yang penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Reksoprayitno, 1985).

KOMPONEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
1. Penerimaan Pemerintah
Dalam menerapkan kebijakan anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tetapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan gairah usaha juga meningkat.
Dalam struktur pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) didominasi oleh penerimaan dari sumber daya alam migas. Perkembangan dan kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara dipengaruhi oleh perkembangan harga minyak mentah di pasar internasional dan perubahan nilai tukar (kurs) yang keduanya sangat rentan terhadap perubahan kondisi berbagai faktor eksternal.

2. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran rutin digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Selain itu, pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.

PENERIMAAN PEMERINTAH : PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN
1. Insidens Pajak Anggaran Berimbang (Balanced-Budget Incidence).
Pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan-penerimaan pajak dalam jumlah yang sama.
2. Insidens Pajak Diferensial (Differential Incidence). Menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dengan menggunakan pajak terhadap suatu program pemerintah.
3. Insidens Pajak Absolut (Absolute Incidence). Analisis ini melihat pengaruh suatu jenis pajak (misalnya pajak pendapatan) terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributif efek distributif dari suatu program pemerintah (pengeluaran pemerintah) atau jenis-jenis pajak lainnya.

TEORI PENGELUARAN PEMERINTAH
1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes
Penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (multiplier) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (over-heating). Peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (injection) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan aggregat dan melalui efek pengganda menciptakan tambahan lapangan pekerjaan (Kamaluddin, 1999).
2. Pembangunan dan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Rostow, Musgrave menghubungkan perkembang-an pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri dari :
Tahap awal : perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap menegah : Investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Tahap lanjut Pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan
tahap menengah dan tahap lanjut.
3. Hukum Wagner
Wagner menyatakan dalam suatu perkonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto,2001).

Tabel 1. Hasil Uji Kointegrasi
1st difference
Variabel ADF Critical Value
DResidkoint -11.79766 -3.661661

4. Teori Peacock dan Wiseman
Adanya perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

HIPOTESIS
1. Terdapat hubungan kausalitas dua arah (feedback) antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia
2. Terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara penerimaan dan Pengeluaran pemerintah di Indonesia
3. Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah
4. Utang luar negeri dan utang dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series) selama 35 tahun yakni dalam kurun waktu 1970-2004. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari International Financial Statistics dan Bank Indonesia. Adapun data yang digunakan terdiri dari penerimaan dalam negeri, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, utang dalam negeri dan utang luar negeri.
Untuk menganalisis bagaimana arah kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia, digunakan uji kausalitas Granger untuk melihat apakah terjadi hubungan timbal balik, satu arah, atau tidak terjadi kausalitas. Selain itu untuk mengetahui apakah kedua variabel mempunyai hubungan keseimbangan jangka panjang, maka digunakan uji kointegrasi dengan metode Engle Granger (EG). yang melihat residual dari hasil regresi apakah stasioner atau tidak stasioner.
Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta utang luar negeri dan utang dalam negeri terhadap penerimaan pemerintah digunakan metode Ordinary Least Square. Interpretasi dari persamaan regresi secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel independent dan
unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi dalam persamaan regresi tidak saling berkorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan membandingkan nilai statistik ADF terhadap nilai kritis ADF, maka residual persamaan kointegrasi adalah stasioner pada tingkat I(1) yang berarti bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia. Hal Hal ini dilihat dari nilai ADFstat (11,79) > ADFtab (3,66).









Tabel 2. Hasil Uji Kausalitas Granger

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/11/06 Time: 14:27
Sample: 1970 2004
Lags: 1
Null Hypothesis: Obs F-Stat Probability
DYT does not Granger Cause DGT 33 2.76261 0.10691
DGT does not Granger Cause DYT 5.24905 0.02916











Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan searah dengan penerimaan pemerintah, yang dapat dilihat dari nilai Fstat (5,24905) lebih besar dari Ftabel (4,17) dan nilai probabilitas (0.02916) signifikan pada  = 5 %.
Tingginya penerimaan pemerintah tidak menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah namun sebaliknya meningkatnya pengeluaran pemerintah mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah memiliki efek yang cukup besar dalam upaya menstimulus perekonomian melalui efek multiplier (pengganda) misalnya investasi pemerintah dalam alokasi barang-barang, sarana dan prasarana publik di masing-masing sektor. Meningkatnya pengeluaran pemerintah di masing sektor, selain akan menyebabkan adanya penyerapan lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat juga akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.

Tabel 3. Hasil Uji Kausalitas Granger

REV = -4607,5 + 0,67PR + 2,38PPg – 5,71HDN + 0,10 HLN
t stat (5,6) (10,5) (-7,13) (3,3)
R2 = 0,9933
DW = 1,8614
F- stat = 1118,2

Bila dianalisis secara simultan variabel independen, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pemerintah pada signifikan α = 1 %. Hal ini dapat dilihat dari nilai Fstat (1118,2) lebih besar dari Ftabel (4,02). Secara parsial menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, utang dalam negeri dan utang luar negeri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah.
Variabel pengeluaran rutin (PR) signifikan pada α = 1 %, dimana Tstat (5,63) > Ttab (2,46) dan memberikan pengaruh positif sebesar 0,6688 terhadap penerimaan pemerintah. Tingginya pengeluaran ini disebabkan oleh alokasi belanja pegawai yang merupakan bagian terbesar dalam pengeluaran rutin. Pembayaran untuk gaji pegawai cenderung meningkat jika jumlah pegawai negeri semakin meningkat. Dari adanya pengeluaran rutin, pemerintah dapat memperoleh penerimaan penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penghasilan (PPh) yang akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.
Untuk variabel pengeluaran pembangunan (PPg) signifikan pada α = 1 %, dimana Tstat (10,49) > Ttab (2,46) dan memberikan pengaruh positif sebesar 2,3768 terhadap penerimaan pemerintah. Meningkatnya pengeluaran pembangunan di masing-masing sektor mampu menciptakan bertambahnya kesempatan kerja dan menambah pendapatan masyarakat. Selain itu dapat mendatangkan penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah melalui pembangunan sarana dan prasarana publik.
Utang dalam negeri (HDN) signifikan pada α = 1 %, dimana Tstat (-7,13) > Ttab (2,46) dan memberikan pengaruh negatif sebesar 5,7053 terhadap penerimaan pemerintah. Obligasi yang diterbitkan pemerintah dengan tingkat suku bunga dan waktu jatuh tempo tertentu akan mempengaruhi jumlah utang dalam negeri pemerintah. Tingginya tingkat suku bunga obligasi akan berpengaruh terhadap anggaran pemerintah. Kenaikan suku bunga akan menyebabkan penerimaan pemerintah berkurang karena bertambahnya pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan utang dalam negeri.
Variabel utang luar negeri (HLN) signifikan pada α = 1 %, dimana Tstat (3,27) > Ttab (2,46) dan memberikan pengaruh positif sebesar 0,1016 terhadap penerimaan pemerintah. Peranan pinjaman luar negeri di samping sebagai pelengkap dana dalam negeri untuk menunjang peningkatan laju pembangunan, juga diperlukan untuk menambah penyediaan devisa guna membiayai impor yang berkaitan dengan program dan proyek-proyek pembangunan.
Dengan meningkatnya proyek pembangunan di masing-masing sektor mampu menciptakan bertambahnya kesempatan kerja dan akan menambah pendapatan masyarakat. Hal ini memberikan dampak terhadap permintaan (demand) masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kegiatan ekonomi lainnya. Pemanfaatan pinjaman luar negeri, juga dapat mendatangkan penerimaan finansial yang secara langsung ataupun tidak langsung.
Penerimaan secara langsung dapat berupa penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah melalui pembangunan sarana dan prasarana publik. Selain itu penerimaan tidak langsung melalui penerimaan devisa dari sektor industri yang menghasilkan ekspor yang didukung oleh sarana yang dibangun dengan biaya dari pinjaman luar negeri.

KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil uji Kausalitas Granger menunjukkan terjadi kausalitas satu arah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama kurun waktu 1970-2004. Pola atau arah hubungan kausalitas adalah dari pengeluaran pemerintah ke penerimaan pemerintah. Tingginya penerimaan pemerintah tidak menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah, namun sebaliknya meningkatnya pengeluaran pemerintah mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah (higher government expenditure leads to higher government revenue).
2. Uji kointegrasi menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang memberi arti bahwa dalam jangka panjang variasi perubahan pengeluaran pemerintah akan menciptakan variasi perubahan pada penerimaan pemerintah.
3. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan maupun secara parsial, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pemerintah. pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah.
4. Utang luar negeri berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah, sedangkan utang dalam negeri berpengaruh negatif terhadap penerimaan pemerintah.

SARAN
1. Memperbesar pengeluaran pembangunan dengan tepat sasaran untuk mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah. Misalnya dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana publik baik secara fisik maupun non fisik.
2. Pemerintah harus disiplin mengalokasikan serta menginvestasikan pengeluaran rutin secara efisien dan efektif. Selain itu diperlukan pengendalian dan pengawasan untuk menghindari adanya kelebihan (excess) pengeluaran pemerintah agar tidak menimbulkan efek inflatoir.
3. Penggunaan utang luar negeri harus tepat sasaran untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.
4. Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam menerbitkan surat utang (obligasi) agar tidak menimbulkan beban bagi anggaran pemerintah dalam pembayaran bunga dan cicilan utang dalam negeri.


DAFTAR PUSTAKA

AbuAl-Foul, B. and Baghestani, H. 2004. The Causal Relation Between Government Revenue and Spending. Evidence From Egypt and Jordan, Journal of Economics and Finance. United Arab Emirates : American University.

Cheng, B.S. 1999. Causality Between Taxes and Expenditures : Evidence From Latin American Countries, Journal of Economics and Finance. LA : Southern University Baton Rouge.

DeLoughy, S.T. 1999. The Causal Relationship Between Tax Revenues and Expenditures : The Case of Connecticut, The Journal of Bussiness and Economic Studies. Western Connecticut : State University.

Devarajan, S. Swaroop, V. Zou, Heng-fu (1996). The Composition of Public Expenditure and Economic Growth, Journal of Monetary Economics. Washington : Policy Research Department.

Djamin, Z. 1993. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.

-----------. 1993. Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita I. Jakarta: Universitas Indonesia.

Djunasien dan Hidayat. 1989. Ekonomi Indonesia : Masalah dan Prospek 1989/1990. Jakarta : Universitas Indonesia.

Departemen Keuangan. 2003. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ---------------------------. 2004. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlangga.

Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics 4th ed. New York: McGraw-Hill.

Hondroyiannis, G. and Papapetrou, E. 1999. An Examination of The Causal Relationship Between Government Spending and Revenue: A Cointegration Analysis, Public Choice (1986-1998). Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Kamaluddin, R. 1999. Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Makhlani. 2006. Pola Pembangunan Ekonomi Dengan Pinjaman Luar Negeri, Jurnal Keuangan dan Moneter. Indonesia : Departemen Keuangan Indonesia.
Mangkoesoebroto, G. 1994. Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia, Substansi Dan Urgensi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

------------------------- . 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE UGM.

Manurung, R.B. 2004. Defisit Kembar (Twin Deficits) di Indonesia : Analisis Kointegrasi, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. (tidak dipublikasikan).

Mithani, DM. and Khoon, G.S.1999. Causality Between Government Expenditure and Revenue in Malaysia, A seasonal Cointegration Test, ASEAN Economic Buletin. Malaysia : Northern University of Malaysia.

Reksoprayitno, S. 1985. Ekonomi Makro: Pengantar Analisa Pendapatan Nasional. Yoyakarta : Liberty.

Santoso, B. 2004. Studi Manajemen Utang Luar Negeri dan Dalam Negeri Pemerintah, Laporan Akhir. Indonesia : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Sihombing, P. 2003. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. (tidak dipublikasikan).

Silalahi, P. R. 1999. Pajak : Jenis dan Perannya, Jurnal Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Mitracon Info.

Seftarita, C. 2005. Analisis Pengaruh Kebijkan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan. (tidak dipublikasikan).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar